REDAKSI22.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu di Swiss-belHotel Merauke, Rabu (08/07/2026).
Rapat koordinasi dimaksud menjadi langkah awal dalam menyusun program kerja dari Pokja Perhutanan Sosial yang bertujuan mempercepat implementasi perhutanan sosial melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Dalam momen itu, Sekda Provonsi Papua Selatan, Ferdinandus Kanakaimu menekankan kelompok kerja (Pokja) Perhutanan Sosial memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pokja tersebut memiliki modal yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan perhutanan sosial bisa berjalan maksimal.
“Rapat ini sangat menentukan, karena akan melahirkan agenda penting untuk mewujudkan perhutanan sosial yang lebih baik. Pembentukan Pokja bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil serta mitra pembangunan,” kata Ferdinandus Kainakaimu.
Implementasi perhutanan sosial, kata Sekda, merupakan pekerjaan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Seluruh peserta rapat diminta mengikuti pembahasan dengan sungguh-sungguh agar menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang benar-benar bermanfaat.
“Jangan hanya hadir dalam rapat, tetapi mari kita fokus agar pembahasan ini menghasilkan program-program yang berguna bagi masyarakat,” tegas Sekda Kanakaimu.
Ia juga mengapresiasi Dinas Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan yang menginisiasi pembentukan dan pelaksanaan rapat perdana Pokja Perhutanan Sosial sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan hutan.
Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai program yang dapat mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial di Papua Selatan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan kelompok-kelompok pengelola hutan.
“Mari kita bahas agenda Pokja ini dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi generasi hari ini, generasi besok, bahkan untuk masa depan. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan arah pembangunan perhutanan sosial ke depan,” tutup Ferdinandus. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
