REDAKSI22.COM – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengapresiasi kemitraan penegak hukum terkait pengawasan barang baik barang yang masuk maupun keluar dari wilayah Provinsi Papua Selatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo ketika Konferensi Pers terkait Pemusnahan 1.498.800 batang rokok ilegal hasil penindakan di Dankodaeral XI Merauke, Rabu (02/09/2026) sore.
Jutaan batang rokok ilegal itu diamankan Kodaeral XI Merauke pada 28 Juli 2026 di Kompleks KNS I, Jalan Irian Seringgu, Merauke dalam kemasan 94 dus Jika dihitung dalam satuan batang, jumlahnya mencapai 1.498.800 batang.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, serta seluruh masyarakat Papua Selatan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ujar Apolo Safanpo.
“Ucapan terima kasih disampaikan atas kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan yang telah terjalin dengan sangat baik antara seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Dankodaeral XI Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke, Bea dan Cukai serta instansi teknis, pelaku usaha, serta seluruh komponen masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, kerjasama tersebut secara khusus dilakukan dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap supply chain atau rantai pasok dan distribution chain atau rantai distribusi, baik terhadap pergerakan orang, barang, maupun jasa di wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke.
“Pada sore hari ini, kita bersama-sama menyaksikan salah satu hasil nyata dari kerja sama dan pengawasan tersebut, yaitu pemusnahan barang bukti rokok ilegal yang berhasil diamankan melalui kerja sama Kodaeral XI Merauke, Kantor Bea dan Cukai Merauke, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Merauke, serta seluruh unsur terkait lainnya,” kata Apolo Safanpo.
Pemusnahan barang ilegal ini, lanjutnya, bukan sekadar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kegiatan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Dengan pengawasan yang semakin baik dan kolaborasi antar lembaga yang semakin kuat, kita dapat meminimalkan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam rantai pasok maupun rantai distribusi barang dan jasa di wilayah Papua Selatan.
“Apa yang kita saksikan pada sore hari ini merupakan salah satu bukti bahwa kolaborasi antar lembaga memberikan hasil yang nyata. Pola kerja sama seperti ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini.”
Ia mengingatkan pengawasan harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan, ditingkatkan kualitasnya, dan diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi pelabuhan, instansi perdagangan, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kita ingin membangun sistem distribusi barang dan jasa yang aman, tertib, transparan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, stabilitas keamanan dapat kita jaga, stabilitas harga dapat kita kendalikan, dan stabilitas perekonomian di Provinsi Papua Selatan dapat terus kita tingkatkan,” pesan Safanpo.
Dia menambahkan, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat. Masyarakat Papua Selatan dapat menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari secara normal, aman, dan produktif, dengan ketersediaan barang yang cukup serta harga yang terjangkau.
“Semoga sinergi dan kolaborasi ini terus kita pertahankan dan tingkatkan demi terciptanya Papua Selatan yang aman, tertib, maju, dan sejahtera,” harapnya. (*)
Penulis/Editor: Hendrik
