REDAKSI22.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan jajaran di kementeriannya untuk segera mengeksekusi usulan program penyediaan solar cell untuk menjawab kebutuhan energi listrik di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini.
Provinsi Papua Selatan mendapat alokasi sekitar 360 titik solar cell pada 2026 untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik di sejumlah wilayah, terutama kampung dan fasilitas pelayanan publik.
Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan program tersebut merupakan salah satu upaya menjawab keluhan masyarakat mengenai keterbatasan penerangan di kampung-kampung.
Usulan solar cell, kata Yoseph Yolmen, terdorong keterbatasan energi listrik di kampung-kampung setelah pihaknya melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat mengeluhkan kesulitan belajar pada malam hari dan keterbatasan listrik di fasilitas kesehatan.
“Di kampung-kampung banyak mereka mengadu, Bapak, kita di sini anak-anak tidak bisa belajar. Bapak, di sini kita punya puskesmas ini tidak ada lampu,” ungkap Yoseph kepada wartawan, Minggu (24/08/2026).
Ia menilai kebutuhan listrik sangat penting bagi pelayanan di puskesmas karena sejumlah peralatan medis membutuhkan pasokan listrik secara terus-menerus.
“Puskesmas itu penting sekali harus kita siapkan fasilitas lampu supaya peralatan-peralatan medis mereka yang harus disiapkan di dalam freezer. Dan itu live 24 jam,” ujarnya.
Menurutnya, usulan penyediaan solar cell telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Alokasi untuk Papua Selatan tahun 2026 sekitar 360 titik, sementara penambahannya diharapkan dapat dilakukan tahun berikutnya. BP3OKP juga ikut mengawal proses tersebut agar usulan dari pemerintah daerah dapat segera direalisasikan.
Yoseph Yolmen mengaku telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan jajaran kementerian terkait untuk memastikan program tersebut berjalan.
“Pak Bahlil sudah perintahkan wakil menteri, bersama dengan Ibu Dirjen, untuk segera eksekusi. Dan itu BP3OKP yang kawal juga,” imbuhnya.
Ia meminta media massa ikut memberikan informasi mengenai wilayah yang masih mengalami keterbatasan penerangan. Informasi tersebut, menurutnya, dapat menjadi bahan bagi BP3OKP untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Teman-teman wartawan ini, kami BP3OKP juga butuh masukan. Misalnya titik mana yang lampu belum ada penerangan, kasih tahu dengan kita. Saya harap program penerangan tersebut dapat membantu aktivitas masyarakat, terutama pendidikan anak-anak dan pelayanan kesehatan di kampung-kampung Papua Selatan,” tandasnya. (*)
Penulis/Editor: Hendrik
