REDAKSI22.COM – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak jajaran dinas kehutanan (Dishut) di 6 provinsi se-Tanah Papua untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi dan melibatkan pemangku adat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua.
Ajakan itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa pada Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 di Papua Selatan yang berlangsung di Bell Hotel Merauke, Senin (24/8/2026).
Pengendalian karhutla di Papua, tegas Wagub, tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat kepolisian, melainkan tanggung jawab seluruh elemen termasuk para kepala suku, ketua adat dan pemangku perangkat adat lainnya.
Penekanan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa agar kepala dinas kehutanan di Tanah Papua harus menjadi penggerak utama dalam membangun koordinasi lintas sektor serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
“Kepala-kepala dinas harus lebih proaktif dan membuka diri. Jangan karena menjadi kepala dinas kehutanan, kemudian tinggal dalam hutan. Tetapi harus bisa membangun interaksi dan komunikasi yang baik dengan siapa pun,” tegas Wagub Paskalis Imadawa.
Wagub menyayangkan atas belum hadirnya perwakilan pemangku adat dalam rapat koordinasi itu. Padahal, menurutnya, aspek adat perlu dilibatkan karena aktivitas pembakaran lahan di sejumlah wilayah di Papua tidak terlepas dari praktik dan kepentingan masyarakat setempat.
“Hari ini saya lihat belum ada satu ketua lembaga adat pun, belum ada satu ketua suku, ketua adat pun. Padahal alasan pembakaran hutan yang kita temukan di lapangan juga alasan adat. Mereka membakar hutan karena adat,” ungkapnya.
Wakil Gubernur meminta sstiap pemerintah daerah ke depan lebih aktif melibatkan para pemangku adat dalam setiap pembahasan maupun penyusunan strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) .
Selain penguatan peran pemangku adat, Wagub Imadawa juga menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran. Khusus di Papua Selatan, hai itu asih perlu diperkuat agar mampu merespons kejadian kebakaran secara cepat dan efektif.
“Kalau kita bicara konteks Papua Selatan, kita harus mengakui bahwa ini belum bagus. Unsur teknis yang penanggulangan karhutla agar bekerja lebih maksimal, terutama pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini. Selain itu, penguatan peran masyarakat menjadi salah satu poin penting yang harus dimaksimalkan,” pesannya.
Lebih lanjut dikatakan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki posisi strategis dalam mencegah terjadinya kebakaran sekaligus memberikan informasi awal tentang potensi titik api.
“Penguatan peran warga masyarakat untuk mencegah kebakaran juga menjadi perhatian kita. Hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindak lanjuti dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak,” ucapnya..
Imadawa berharap hasil survei yang dilakukan Kementerian Kehutanan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan ke depan.
“Dengan dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku adat, maka pengendalian karhutla di Tanah Papua dapat dilakukan secara lebih efektif,” imbuhnya.
“Kami yakin, dengan koordinasi yang kuat, dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat, upaya pengendalian kebakaran hutan di Tanah Papua dapat kita lakukan secara lebih pasti,” harapnya. (*)
Penulis/Editor: Hendrik
