REDAKSI22.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menerima penyerahan dokumen perkebunan kelapa sawit dari Pemerintah Provinsi Papua di Gedung Negara Jl. Trikora Merauke, Kamis, (19/06/2025).
Dalam pertemuan dengan delegasi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Apolo Safanpo menyebutkan, Pemprov Papua telah melakukan kompilasi, verifikasi dan integrasi data perizinan perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua yang selanjutnya disebut sebagai Data Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).
“Saat itu juga, Pemerintah Provinsi Papua melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut. Kegiatan waktu itu diselenggarakan untuk mendukung implementasi kebijakan satu peta di bidang perkebunan kelapa sawit,” kata Gubernur Safanpo.
“Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit,“ sambungnya.
Apolo Safanpo melanjutkan, di 2022 itu juga terjadi pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Terkait kegiatan yang dievaluasi itu, ada 50 perusahaan kelapa sawit yang tersebar dalam 8 kabupaten.
“Dari 8 kabupaten itu, di Papua Selatan ada tiga kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Tiga kabupaten juga di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi,” sebutnya.
Dua kabupaten lainnya, lanjut Safanpo, berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Lantaran sudah terjadi pemekaran DOB di Papua akhirnya kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi DOB yang baru terbentuk.
Ia mengharapkan kedepan ada koordinasi tim Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi agar bisa mendapatkan data valid, akurat dan sesuai dengan kondisi vaktual di lapangan.
“Apabila ada hal-hal yang kurang, bisa didiskusikan dan dicari solusinya sehingga kita dapat menindaklanjuti untuk melengkapi mana yang masih kurang,” lugasnya.
Dalam kesempatan itu, Asisten II Setda Provinsi Papua, Setyo Wahyudi menyampaikan kehadiran dia dan rekan-rekannya di Merauke dalam rangka penyerahan data dan dokumen perusahaan kelapa sawit dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai tim strategis nasional pencegahan korupsi terkait kelapa sawit.
“Kelapa sawit ini di Papua Tengah sama sekali tidak tersentuh, lantaran saat Papua masih bersatu kita masih konsentrasi di tambang-tambang. Namun, kelapa sawit sebenarnya luar biasa, tenaga kerja dan kontribusinya ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga cukup besar saat ini,” ujar Wahyudi.
Seharusnya, menurut Wahyudi, penyerahan dokumen kelapa sawit ini diserahkan di 2022. Namun masih ada hal teknis yang harus diselesaikan sehingga baru bisa diserahkan di tahun 2025. Kelapa sawit menjadi potensi besar pasca lepasnya Papua Tengah lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)- nya sangat besar. Ketika Papua Tengah keluar, sawit ini menjadi salah satu sumber buat daerah.
Di dalam sawit itu, lanjutnya, ada sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ada pajak air permukaan, ada pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), dan pajak rokok.
“Pajak rokok dihitung dari jumlah penduduk. Jadi, sawit ini memang harus dijaga baik karena di situ ada potensi, pajak alat beratnya juga masuk untuk provinsi,” ujar Wahyudi.
Ia mengimbau, kelapa sawit perlu dijaga baik, kemudian dikelola dengan baik agar sumber-sumber pajak itu bisa membantu daerah dalam memperkuat fiskal. Dengan begitu, fiskal di Papua Selatan bisa dibantu dengan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit di Papua Selatan cukup banyak, namun dari tim strategi nasional memang ada hal yang harus ditindak lanjuti.
“Dokumen kalau sudah diserahkan kemudian perizinannya dilihat kembali kalau ada kurang dilengkapi. Kondisi efisiensi anggaran yang sedang terjadi cukup menyulitkan, namun kelapa sawit termasuk memperkerjakan tenaga lokal cukup banyak maka akan membantu memperbaiki kondisi perekonomian daerah,” pungkasnya..(*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
