REDAKSI22.COM – PT Bio Inti Agrindo (PT BIA) menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat konservasi atau perlindungan terhadap Suaka Margasatwa Danau Bian, di samping itu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di delapan (8) kampung di sekitar kawasan tersebut melalui Bian Project.
Komitmen terkait perlindungan suaka marga satwa mengemuka dalam Konsultasi Publik BIAN Project yang diselenggarakan di Swiss-belHotel Merauke, Rabu (07/10/2026). Konsultasi Publik dibuka oleh Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, BBKSDA Papua, Kepala unsur instansi pemerintah, BBKSDA Papua, Johny Santoso, pemerintah distrik dan kampung, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta pemangku kepentingan lainnya.
Program BIAN Project PT BIA, Renate R. T. Rahaor mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen PT. BIA terhadap kebijakan NDPE dan panduan RSPO. BIAN Project berfokus pada perlindungan Suaka Margasatwa Danau Bian di wilayah delapan kampung adat dengan tujuan mengurangi ancaman terhadap kawasan dan menjaga keanekaragaman hayati.
“BIAN Project memiliki lima pendekatan. Kelima pendekatan itu meliputi dukungan pengelolaan konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, program penghargaan atau insentif konservasi, pengelolaan kebakaran secara terintegrasi, serta advokasi praktik pengelolaan terbaik,” jelas Renate.
Renate menyebutkan BIAN Project mulai diinisiasi pada 2021. Pada tahap awal, PT BIA mengumpulkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah distrik dan kampung, untuk melakukan konsultasi publik. Perusahaan juga mengklaim telah melakukan persetujuan dengan masyarakat melalui pendekatan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebelum menjalankan program di delapan kampung.
“Pada 2022, PT BIA menandatangani nota kesepahaman kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke yang disebut berlaku hingga 2027. Setahun kemudian, PT BIA bersama BBKSDA Papua melakukan kerja sama untuk memperkuat fungsi kawasan konservasi Suaka Margasatwa Danau Bian. Perusahaan juga melakukan kajian awal mengenai kondisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan penyusunan roadmap sebagai dasar pengembangan program di delapan kampung,” sebutnya.
Program ini, lanjutnya, kemudian berkembang pada 2024 melalui pembentukan kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di tiga kampung, kajian konservasi, serta pemantauan satwa endemik dan burung migran.
“Di bidang sosial, PT BIA menjalankan program kesehatan untuk mendukung pengurangan stunting dan program pendidikan baca, tulis, dan hitung atau Calistung. Pada 2025, PT BIA mengembangkan integrasi Smart Patrol dengan FIAT sebagai alat bantu pemantauan keanekaragaman hayati. Perusahaan juga melakukan kajian hukum adat terkait pengelolaan sumber daya alam serta monitoring dan evaluasi kawasan bernilai konservasi tinggi,“ ujar Renate.
“Sementara pada 2026, program diarahkan pada peningkatan kapasitas kelompok MMP dan MPA, termasuk pelatihan penggunaan GPS untuk pemantauan kawasan. PT BIA juga melakukan pemantauan kualitas air dua kali dalam setahun dan menyampaikan hasil uji laboratorium kepada masyarakat,“ sambungnya.
Ia menyebut pendampingan ekonomi dan program kesehatan tetap dilanjutkan di delapan kampung. BIAN Project juga menjalankan skema insentif konservasi bagi masyarakat yang berkomitmen menjaga kawasan serta mendorong pembentukan peraturan kampung mengenai pengelolaan sumber daya alam.
Menurut data yang dipaparkan Renate, wilayah BIAN Project mencakup sekitar 110.463 hektare, delapan kampung dan dua distrik. Delapan kampung tersebut berada di Distrik Ulilin dan Distrik Muting.
“Hasil baseline yang dilakukan PT BIA mencatat terdapat 371 kepala keluarga dengan total 1.748 jiwa di delapan kampung. Sementara jumlah anak yang menjadi bagian dari pemantauan program mencapai 1.098 anak,” rincinya.
Renate juga membeberkan sejumlah dukungan sosial PT BIA di sekitar wilayah operasional perusahaan. PT BIA menyediakan tiga TK, tiga SD, dan satu SMP serta membangun tiga masjid di tiga estate.
“Perusahaan juga membangun Jembatan Bian dan Jembatan Mandong yang disebut menjadi penghubung aktivitas masyarakat dan karyawan serta akses transportasi masyarakat dari kampung-kampung sekitar,“ tandanya.
Sementara itu, Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso menjelaskan Suaka Margasatwa Danau Bian memiliki fungsi penting bagi kehidupan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kawasan tersebut juga memiliki hubungan panjang dengan masyarakat adat dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga keberadaan dan hak masyarakat perlu diperhatikan dalam pengelolaannya.
“Kerusakan kawasan konservasi Danau Bian tidak hanya berdampak terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kondisi kekeringan yang berlangsung sekitar 2,5 bulan berdasarkan informasi yang diterimanya telah menyebabkan persediaan air di sejumlah kampung menipis dan meningkatkan risiko kebakaran,” ungkapnya.
BBKSDA Papua, kata Johny Santoso, bekerja sama dengan PT BIA, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Pemerintah Distrik Muting dan para pemerintah kampung dalam pengelolaan kawasan.
“Kita ingin masyarakat adat tetap menjadi subjek pengelolaan dan menjadi mitra dalam mengelola Danau Bian. Bukan sekedar penonton dan penerima manfaat,” tegasya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah meminta konsultasi publik tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka. Menurutnya, pembangunan Merauke membutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami mengapresiasi program PT BIA di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan, transparansi, dan prinsip keadilan serta tetap menghormati hak dan kearifan masyarakat adat. Konsultasi publik ini tidak hanya sekadar acara seremonial,” tukasnya.
Fauzun Nihayah ikut mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar wilayah operasional PT BIA, termasuk pengembangan petani karet, sehingga hasil produksi masyarakat dapat terserap dan perputaran ekonomi terjadi di kampung.
“Saya berharap konsultasi publik tersebut menghasilkan program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi di kampung-kampung yang selama ini menjadi wilayah pendampingan PT BIA,” harapnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT BIA, Kong Byoung Sun mengatakan kondisi kekeringan yang berlangsung panjang menjadi tantangan bagi perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk melindungi hutan dan sumber air, mencegah kebakaran, serta menjaga habitat satwa dan ekosistem di sekitar kawasan.
“PT. BIA menjalankan kegiatan bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk melalui kelompok Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api. Masyarakat merupakan mitra penting dalam konservasi karena pengetahuan dan pengalaman lokal menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan, “ sebutnya.
“PT. BIA juga menyatakan tetap menjalankan program ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat di delapan kampung di sekitar wilayah program, “ sambungnya.
Selaku Presiden Direktur PT. BIA, Kong Byoung Sun berharap konsultasi publik tersebut menghasilkan masukan terbuka dan kerangka kerja sama yang konkret untuk memperkuat perlindungan hutan dan sumber air, mencegah kebakaran, sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat. (*)
Penulis/Editor: Hendrik
