REDAKSI22.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan melaksanakan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan tinggi pratama bertempat di Swiss-belHotel Merauke, Selasa (19/05/2026).
Seleksi ini yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kanakaimu ini merupakan upaya positif dan responsif Pemprov Papua Selatan dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas dan berbasis kompetensi.
“Pelaksanaan asesmen ini bukan sekedar tahapan administrasi dan proses pengisian jabatan. Sebagai provinsi baru, upaya ini dalam kerangka percepatan pembangunan di tanah Papua, dituntut untuk membangun fondasi pemerintahan yang kuat sejak awal,” kata Sekda Ferdinandus Kainakaimu saat membuka seleksi.
“Kita tak boleh membangun birokrasi dengan pola lama yang mengedepankan kedekatan, pertimbangan obyektif atau kepentingan sesaat. Namun yang harus kita dibangun adalah tata pemerintahan yang selalu bertumpu pada Sistem Merit (Merit System),” sambungnya.
Sekda menjelaskan bahwa Merit System bukan sekedar kewajiban regulasi tetapi merupakan kebutuhan strategis bagi masa depan Provinsi Papua Selatan. Jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai penghargaan, tetapi sebagai amanah dan tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta penempatan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui sistem merit juga kita memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualitas,” jelasnya.
Ia menyebutkan tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak ringan, selalu dihadapkan dengan isu pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat adat dan lainnya.
“Untuk menjawab tantangan itu, dibutuhkan pemimpin birokrasi yang memiliki visi, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Kemampuan membangun kolaborasi serta kepentingan akan kebutuhan masyarakat. Asesmen ini dibutuhkan untuk menentukan kapasitas diri secara obyektif dan profesional,” sebutnya.
“Seleksi ini dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas dari intervensi kepentingan apapun. Pemprov Papua Selatan tetap berkomitmen menjaga integritas proses seleksi sehingga hasilnya benar-benar melahirkan pejabat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam konteks kekhususan melalui otonomi khusus Papua, tambahnya, penguatan merit system harus dijalankan secara profesional. “Orang asli Papua juga harus berkompetisi, jangan kita selalu dianggap sebagai orang yang selalu lemah,” kata dia.
“Saya harap tahapan seleksi dilaksanakan secara profesional, menjaga independensi serta menjunjung tinggi etika seleksi. Jabatan boleh diperebutkan secara sehat, tetapi persaudaraan, loyalitas, institusi, pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus dijaga,” tandasnya. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
