REDAKSI22.COM, MERAUKE – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Papua Selatan, Nickson Pampang menyebut kehadiran HIPMI harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan.
“HIPMI harus naik kelas dan mampu berkolaborasi dengan pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Tentunya, kita harus menyejahterakan diri kita sendiri dan berdampak ekonomi bagi keluarga, lingkungan dan masyarakat,” ujar Nickson Pampang pada pembukaan Rakerda dan Diklatda Forbisda BPD HIPMI Papua Selatan, Senin (18/05/2026).
Nickson menyebutkan 4 pilar utama yang menjadi fokus kinerja HIPMI Papua Selatan adalah pertama, ekosistem yang kolaboratif dengan menghilangkan sekat-sekat antara pengusaha muda, baik pengusaha kecil yang baru bertumbuh, pengusaha menengah, pengusaha besar dan konglomerat.
“Mari kita harus bangun bersama dengan gotong royong, sehingga sekat-sekat tidak ada lagi. Saya yakin dengan keteguhan hati kita bisa bersama membangun suatu ekosistem usaha yang baik, dinamis dan sejuk,” ajaknya.
Pilar kedua, lanjutnya, adalah hilirisasi dan modernisasi (hilirisasi: strategi ekonomi untuk meningkatkan nilai jual dengan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sebelum dipasarkan. (modernisasi: proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju.
“Saya di sini semua yang hadir ada pemerintah, BUMD, mitra usaha, ada perbankan dan semua unsur terkait semuanya masuk. Tinggal kita cari kolaborasi dengan perbankan soal pendanaan dan pemerintah sehingga program yang kita usulkan bisa menjadi daya dobrak untuk kita pakai semuanya,” sebutnya.
Ketiga, optimalisasi peran HIPMI dalam pembangunan akan terus mendorong pemerintah bahwa setiap proyek strategis daerah dan nasional mengutamakan keberpihakan kepada pengusaha lokal guna mencapai kesejahteraan.
“Ini bukan soal bagi-bagi proyek tetapi soal berbagi kesejahteraan. Kami data-data pengusaha, kami punya kapabilitas, gunakan kami sebagai mitra strategis dalam perencanaan pembangunan,” ucapnya.
Pilar keempat, kata Nickson, bahwa sebagai organisasi, HIPMI harus bertransformasi dengan misi peningkatan kualitas organisasi. Di era digital HIPMI tak lagi bekerja dengan cara konvensional dari BPP, BPD hingga BPC harus menjadi organisasi berbasis data dalam layanan keanggotaan dan laporan adalah wajib.
“Kita ingin HIPMI Papua Selatan menjadi organisasi yang terpandang, akuntabel dan profesional. Saat kita berhadapan dengan pihak pemerintah, kita berbicara dengan data yang akurat dan tidak sekedar janji-janji. Ini adalah politik ekonomi, kita berpolitik yang bersih dengan mengedepankan solusi atas masalah,” tandasnya. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
