REDAKSI22.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menjalin kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci perwujudan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
“Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan di daerah ini,” ajak Asisten I Sekda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno pada Penutupan Kegiatan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Fortembang) Papua Selatan, i Hotel Halogen Merauke, Rabu (01/04/2026).
Kegiatan Fortembang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperinda) Papua Selatan. Forum itu merupakan bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dalam momen tersebut juga dilakukan peluncuran Panduan Fortembang Papua Selatan, penandatanganan berita acara yang disaksikan para peserta dan perwakilan stakeholder yang menandai bahwa hasil forum serta komitmen bersama dalam mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif di provinsi ini sah.
Agustinus Joko Guritno berharap agar Panduan Fortembang menjadi acuan dalam pelaksanaan forum-forum serupa di masa mendatang. Pemprov Papua Selatan juga berkomitmen untuk memperkuat regulasi melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur guna mendukung pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah Provinsi, lanjut Guritno, terus mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Selatan yakni terwujudnya masyarakat yang bermartabat, aman, damai dan sejahtera.
“Usulan-usulan prioritas yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku,”kata Agustinus.
Ia mengapresiasi Bapperinda Papua Selatan selaku penyelenggara, serta seluruh pihak yang mendukung yakni program SKALA, JERAT (Jaringan Rakyat Papua), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta organisasi masyarakat sipil. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
