REDAKSI22.COM, MERAUKE – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menolak tegas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah sedang berjalan di Merauke Papua Selatan karena dinilai sarat dengan ketidakadilan ekologi dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat adat orang asli Papua (OAP).
Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke adalah agenda pembangunan berskala besar dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan, swasembada bioenergi dan agribisnis, yang mencakup kawasan seluas lebih dari 2 juta hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Implementasi Proyek Strategis Nasional ini justru mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat adat di Merauke Papua Selatan. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sebagai elemen yang berpihak kepada masyarakat adat dan orang kecil menyoroti isu-isu yang bernuansa pada ketidakadilan ekologis menyangkut tata kelola lingkungan dan hutan yang bertindihan dengan masyarakat adat.
Dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) tahun 2026 yang dilaksanakan selama empat hari di Swiss-belHotel Merauke 30 Januari – 2 Februari yang dihadiri oleh 105 Sinode Anggota 30 PGI Wilayah, lembaga-lembaga oikumene dan lembaga mitra PGI, ditetapkanlah sebuah deklarasi atau pernyataan sikap terkait topik krusial ini pada penutupan sidang.
Deklarasi tersebut dihasilkan pada, Senin (02/02/2026), setelah melakukan kajian dan mendengar suara masyarakat adat di Papua, gereja-gereja di Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) bersepakat menyatakan:
1.Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.
2. Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme dan mendorong penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty mengatakan, ketidakadilan ekologis telah menjadi isu yang disuarakan PGI sudah selama bertahun-tahun perihal tata kelola lingkungan dan hutan yang bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat.
“Sudah sejak lama kita mendengarkan kerusakan lingkungan, ketidakadilan ekologi terjadi di Papua secara menyeluruh dan khususnya Merauke. Kita masih ingat tentunya, proyek MIFEE yang gagal di pemerintahan sebelumnya dan juga di tempat yang sama. Food estate tidak terjadi apa-apa,” ungkap Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty.
“Kita kembali lagi di saat ini Food Estate dibangun di atas lahan kurang lebih 2 juta hektar. Sidang ini dilakukan di sini, supaya Gereja-gereja bisa melihat langsung, menyelami dan mendengarkan keluhan masyarakat, ratapan dan tangis mereka, bukan saja manusianya, tetapi tanah dan buminya,“ sambungnya.
Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menyebut PGI akan meminta untuk dilakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi masalah yang terjadi berkenan dengan kehadiran PSN di Merauke, Papua Selatan.
“Kami mendukung sikap masyarakat adat yang menolak PSN, dan bukan sikap Gereja-gereja secara institusional independen. Kami mempelajari masyarakat adat, kami berbicara dengan Mama-mama Papua dan kami menyatakan kami menolak PSN,“ tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia (GPI) di Papua, Pdt. Donald E. Salima menyatakan sikap yang juga mendukung masyarakat adat menolak PSN di Merauke dan militerisme serta otoritarianisme di Tanah Papua dan mendorong penghargaan demokrasi dan hak asasi manusia.
“Program PSN menjadi masalah bagi masyarakat, warga GPI Papua khususnya sekitar 8 wilayah di Okaba. GPI Papua akan terus mengawal tuntutan masyarakat terkait kehadiran PSN. Sedangkan penolakan atas militerisasi khususnya di wilayah Biak, GPI akan terus mendukung tukasnya.
Ia menyebutkan, di beberapa wilayah Papua pengerahan militeristik terkesan dilakukan secara berlebihan di seluruh sendi-sendi kehidupan. Hal itu justru mendapat penolakan dari masyarakat oleh karena eksistensi militer dinilai tidak sesuai dengan peran dan fungsinya sesuai regulasi.
“Catatannya begini, kalau seandalnya peran dan fungsi militer itu sesuai dengan hakikatnya, itu tidak apa-apa. Tetapi ini kan dia sudah menguasai sampai dengan sektor ekonomi diambil alih. Contohnya, kita punya program MBG itu orang militer yang atur semua. Bahkan di sektor lainnya,” tandasnya.
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
