REDAKSI 22.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar Musrenbang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang dibuka oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Hotel Coreinn Merauke, Kamis (03/07/2025).
Musrenbang RPJMD 2925-2029 melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPRP, Majelis Rakyat Papua Selatan, Asosiasi Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, penyandang distabilitas, lanjut usia (lansia), anak dan pemangku kepentingan lain.
Dalam momen itu, Gubernur Apolo Safanpo mengapresiasi atas kerjasama semua pihak dalam menyusun dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan 2025-2029 yang diawali dengan rencana awal (Ranwal) RPJMD.
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, kata Safanpo, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan rencana strategis (Renstra) 2025-209 poin L.
Dalam poin itu, lanjutnya, disampaikan bahwa Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan klasifikasi dalam kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan.
Selanjutnya, program prioritas yang telah dirumuskan dalam tahapan sebelumnya. Musrenbang RPJMD ini merupakan Musrenbang pertama dan dokumen RPJMD pertama salam sejarah Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
“RPJMD 205-2029 bakal menjadi pedoman/jalan atau road map pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, guna mewujudkan masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera serta pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif sesuai dengan visi-misi dan dalam dokumen RPJMD,” kata Apolo Safanpo dalam sambutannya.
“Visi-misi tersebut diwujudkan dengan enam misi yang dijabarkan dalam 8 tujuan, 26 sasaran, dan indikator serta prioritas pembangunan. Secara umum, indikator makro pembangunan Papua Selatan telah disinkronkan dengan indikator nasional dan indikator dari empat kabupaten yang ada di Papua Selatan,“ sambungnya.
Musrenbang RPJMD, lanjutnya, juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap capaian prioritas nasional dan juga proyek prioritas nasional disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.*
Penulis: Hendrik Resi
Editor: Hen