REDAKSI22.COM, MERAUKE – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat kabupaten Merauke turun kejalan untuk kedua kalinya, menuntut solusi atas putusnya jaringan internet Jarnet) yang dinilai sudah terlalu sering terjadi sejak 2017 hingga kini 2025. Aksi demonstrasi ini berlangsung pada Kamis, (28/08/2025)
Masa aksi berkumpul di lingkaran brawijaya (Libra) lalu melakukan long mars menuju Kantor Grapari dan kantor DPR Provinsi Papua Selatan. Di DPRP masa aksi diterima dan kemudian melakukan Rapat dengar Pendapat (RDP) untuk memaparkan poin-poin tuntutan dari masa aksi.
Salah satu dari poin tuntutan paling ekstrim adalah massa pendemo mendesak pemerintah dan DPRP Papua Selatan agar General Manager (GM) Telkom Papua Dipecat dari jabatannya.
Juru bicara aksi menyampaikan bahwa gangguan internet telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, ojek online, hingga mahasiswa yang terhambat urusan akademik seperti tugas kampus dan skripsi.
Dalam pernyataannya, masa aksi memberikan sepuluh (10) poin tuntutan:
1. Pertanggungjawaban Telkom atas kabel backup Tual–Merauke..
2 Tambahan provider alternatif jaringan.
3. Transparansi kinerja PT Telkom.
4. Pengembalian kuota internet masyarakat.
5. Audit anggaran Telkom difasilitasi Polres Merauke.
6. Pemecatan GM Telkom Papua.
7. Kompensasi kerugian UMKM.
8. Jaringan gratis bagi masyarakat sementara waktu.
9. Aspirasi dibawa ke Telkom Pusat & Kementerian BUMN.
10. Jaminan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata.
Menanggapi hal itu, Wakil ketua II DPR Papua Selatan, Viktor Ohoiwutun menyampaikan bahwa dewan telah memanggil GM Telkom Papua dan mengeluarkan rekomendasi resmi melalui komisi II
“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi ini dan menyerahkannya kepada Pak Gubernur untuk dibawa ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan BUMN, termasuk Telkomsel,” jelas Viktor
Lebih lanjut, Viktor menambahkan bahwa beberapa poin tuntutan dari mahasiswa juga akan kami rangkum dan masukkan dalam rekomendasi.
Namun diakhir RDP Masa aksi merasa kecewa dan memilih keluar meninggalkan ruang rapat karena pihak Telkom tidak bisa dihadirkan untuk menandatangani Surat pernyataan dan memberikan solusi kongkrit. (*)
Penulis: JM
Editor: Hen
