REDAKSI22.COM, MERAUKE –Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI meninjau progres pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Merauke, Jumat (19/05/2025).
Infrastruktur pemerintahan DOB Provinsi Papua Selatan yang ditinjau adalah pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.
“Kedatangan kami ke Papua Selatan disambut baik oleh Gubernur Papua Selatan, Ketua DPR Provinsi dan juga Ketua MRP beserta seluruh jajaran. Dari tinjauan yang Komisi II lakukanhari ini, kita melihat sudah mulai ada progres pembangunan,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra di Merauke, Papua Selatan.
“Karena tenggat waktunya sampai akhir tahun 2025 ini, kita berharap (pembangunan infrastruktur pemerintahan) bisa terselesaikan dengan tepat waktu,” sambungnya.
Bahtera menyebut Komisi II DPR berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi progres percepatan pembangunan di Papua Selatan. Mengingat, saat ini Papua Selatan sudah memiliki gubernur definitif yang berbelakang sebagai mantan rektor di Universitas Cenderawasih.
“Itu semua menambah khasanah untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Papua Selatan. Kami sangat meyakini bahwa beliau punya pengalaman yang panjang sehingga tidak sulitlah untuk memajukan Papua Selatan. Terlebih kita tahu bahwa ini provinsi baru, kami sangat yakin di bawah tangan dingin beliau Papua Selatan akan lebih maju ke depan,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mewakili Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua Selatan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan (monitoring) dan juga evaluasi perkembangan daerah otonomi Baru secara khususnya di Papua Selatan.
“Kami berharap dengan monitoring dan evaluasi ini akan memacu kami pemerintah provinsi untuk bisa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk lebih mempercepat proses pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Selatan,” harapnya.
“Sejauh ini kendala-kendala yang kami hadapi masih bisa kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten dalam cakupan wilayah kami untuk bisa kita atasi bersama-sama,” tandas Apolo Safanpo.(*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
