JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan Jalur Afirmasi berkomitmen mengawal tuntutan aspirasi para pencari kerja (Pencaker) Orang Asli Papua terkait sisa kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 206 formasi yang hingga saat ini belum terisi.
Tuntutan aspirasi tersebut disampaikan ke pemerintah pusat (Pempus) yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) untuk segera dibukakan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Wakil Ketua III DPRP Papua Selatan, Joseph Albin Gebze, menyebutkan kuota CPNS 206 yang belum terisi merupakan aspirasi masyarakat Papua Selatan yang lahir dari ruang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan harus serius diperjuangkan oleh pemangku kepentingan di daerah.
“Ini aspirasi masyarakat kami di ruang Otsus Papua Selatan. Karena itu kami dari DPR Papua Selatan, bersama MRP dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, mengawal langsung proses ini hingga ke pemerintah pusat,” tegas Albin Gebze di Jakarta, Kamis (22/01/2026).
Menurut Albin, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dalam pertemuan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat.
“Kami berharap kebijakan ini bisa diminimalisir dampaknya dan dapat diterima dengan baik. Namun pada prinsipnya, kami tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, karena pada prinsipnya pemerintah menjalankan amanat regulasi. Dalam konteks daerah, ini adalah ruang Otsus dan kami meminta porsi yang semestanya bisa terealisasi,” tandasnya.
Selain Albin, anggota DPRP Papua Selatan Jalur Afirmasi lainnya juga menderaskan hal yang sama. Diantaranya, Suphia L. Kwamtaghai, mengatakan bahwa DPRP Papua Selatan Jalur Afirmasi turut bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam mengawal aspirasi pencari kerja Orang Asli Papua Selatan, khususnya terkait sisa kuota 206 formasi CPNS.
“Kami dari DPRP Papua Selatan Jalur Afirmasi bersama MRPS dan Pemprov Papua Selatan hadir untuk memastikan aspirasi adik-adik kami Orang Asli Papua Selatan dapat tersampaikan. Hari ini ada sekitar 10 orang pencaker yang kami kawal secara langsung,” tukas Suphia.
Ia menjelaskan bahwa jalur afirmasi merupakan mandat yang harus diperjuangkan agar Orang Asli Papua (OAP) di Papua Selatan mendapatkan ruang dan peluang yang adil dalam penerimaan aparatur sipil negara.
“Kami meminta agar sisa formasi ini, khususnya kuota 206, dapat diberikan sepenuhnya kepada adik-adik pencaker. Pertemuan hari ini harus menghasilkan satu jawaban yang pasti dari Menpan-RB, agar tidak menimbulkan konflik lanjutan di daerah,” ujarnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian utama, lanjutnya, adalah poin ke-6 dalam surat Menpan-RB, yang mengatur pengisian formasi kosong melalui hasil integrasi SKD dan SKB CPNS 2024 berdasarkan peringkat terbaik.
“Poin enam ini yang menjadi ganjalan dan akan kami minta untuk dikaji ulang atau ditiadakan, karena sangat mempengaruhi tuntutan adik-adik kami agar kuota 206 ini bisa dipenuhi sepenuhnya,” ucapnya.
DPRP Papua Selatan Jalur Afirmasi memastikan akan terus mengawal hasil pertemuan dengan Menpan-RB bersama MRP dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan hingga ada keputusan konkret yang berpihak pada masyarakat Papua Selatan. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
