Heri Silubun: Mappi Menjadi Contoh Tiga Kabupaten Lainnya
REDAKSI22. COM, MERAUKE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi mengharapkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan agar mendukung program Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi dan Berkelanjutan (P2T2B) 2026-2030 di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu di hadapan pimpinan dan anggota dalam Rapat Kerja bersama DPRP Papua Selatan di DPRP Jl. Yobar I Merauke, Senin (08/09/2025).
Dalam rapat kerja itu, Bupati Kristo Agawemu memaparkan konsep pembangunan terpadu, terintegrasi berkelanjutan (P2T2B) yang digalahkan Pemerintah Kabupaten Mappi mencakup empat (4) pilar penting, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.
Menurut Bupati Kristo, Kabupaten Mappi yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Selatan perlu mempresentasikan rencana pembangunan kepada DPR Papua Selatan, sehingga dapat diketahui dan didukung oleh lembaga tersebut.
“Dalam struktur pemerintahan, DPR Papua Selatan juga mempunyai ruang tanggung jawab bagi Kabupaten Mappi. Karena itu, pertemuan hari ini diharapkan pimpinan serta alat kelengkapan dewan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pengawalan terhadap arah kebijakan anggaran pada Pemprov Papua Selatan yang diturunkan bagi Kabupaten Mappi,” papar Kristo Agawemu.
Empat pilar program prioritas (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi) itu memiliki sejumlah program turunan yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui implementasi program yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
“Posisi strategis Kabupaten Mappi sebagai episentrum Papua Selatan memberi peluang besar membuka akses ekonomi, sosial, dan pendidikan antar wilayah. Kami ingin menjadikan Mappi sebagai daerah yang mampu meningkatkan kualitas SDM sekaligus menyejahterakan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” bebernya Kristo optimistis.
Di bidang pendidikan, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mappi mencanangkan program Mappi Pintar dan Mappi Berkarya di antaranya mencakup pembangunan sekolah unggulan berpola asrama, penyediaan sarana prasarana pendidikan berkualitas, peningkatan fasilitas sekolah sesuai standar, peningkatan kualitas dan kuantitas guru dan program 1.000 sarjana.
Di bidang kesehatan, program Mappi Sehat dengan prioritas pembangunan rumah sakit Pratama tipe D, penguatan puskesmas, penyediaan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang merata.
Di bidang infrastruktur, program Mappi Tersambung, Mappi Terang dan Mappi Bangga yang mencakup pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, bandara perintis, perumahan, dermaga sungai, listrik desa, pasar modern, hingga stadion olahraga berskala nasional.
Di bidang ekonomi, program Mappi Mandiri dan Mappi Hijau berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sagu, perikanan, kehutanan, UMKM, pertanian berkelanjutan, serta pengolahan hasil hutan ramah lingkungan.
Di samping menyiapkan rencana pembangunan yang spesifik, Bupati Kristo menyebutkan bahwa Pemkab Mappi juga memproyeksikan besaran anggaran untuk masing-masing program prioritas tersebut.
Bidang pendidikan, pagu anggarannya berkisar Rp329 miliar, bidang kesehatan Rp185 miliar, bidang infrastruktur Rp3,8 triliun dan bidang ekonomi Rp46 miliar.
“Program-program ini pelaksanaannya direncanakan secara terpadu, integrasi dan berkelanjutan. Dengan kerja sama lintas sektor, kami ingin menghadirkan layanan dasar yang lebih baik, menurunkan angka kemiskinan, serta menyiapkan generasi emas Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun menyampaikan apresiasi atas pemaparan program percepatan pembangunan terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan (P2T2B) yang dinilainya bakal membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Mappi.
Heri Silubun menyebut program percepatan pembangunan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi akan menjadi pedoman penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat provinsi Papua Selatan.
“Langkah Pemerintah Kabupaten Mappi yang lebih dahulu menyusun dan menyerahkan dokumen kebutuhan pembangunan patut diapresiasi, karena kabupaten itu menempuh langkah konkret untuk menyampaikan kebutuhan mereka ke Pemerintah Provinsi dan juga DPRP,” sebutnya.
“Mappi yang pertama mempunyai gagasan dan mengambil langkah konkret menyampaikan kebutuhan mereka ke Pemerintah Provinsi dan juga DPR. Kami berharap kabupaten lain bisa melakukan hal serupa, sehingga proses perencanaan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran,” sambungnya.
Ia meyakini dokumen konsep pembangunan Pemkab Mappi menjadi acuan dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026, termasuk ketika Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan instansi daerah di provinsi.
“Kalau semua mengacu pada dokumen yang sudah disampaikan, maka pembangunan bisa langsung fokus. Kita tidak perlu membuang-buang anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” ujar Heri seraya mencontohkan adanya beberapa proyek sebelumnya yang tidak ter manfaatkan dengan baik akibat minim sinkronisasi.
“Apa yang dilakukan oleh Pemkab Mappi ini sangat baik, terutama dalam rangka sinkronisasi pembangunan. Jangan sampai kita bangun, tetapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Itu menyebabkan anggaran kita terbuang sia-sia,” kata Heri Silubun bernada apresiasi. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
