REDAKSI22. COM, MERAUKE – Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) memberikan apresiasi atas konsep Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi dan Berkelanjutan (P2T2B) yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Mappi 2026-2030 di bawah nahkoda Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu.
Konsep Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi dan Berkelanjutan (P2T2B) menjadi contoh bagi tiga (3) kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke, Asmat dan Boven Digoel terutama yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Papua.
Kabupaten Mappi adalah kabupaten pertama yang menyodorkan konsep atau program percepatan pembangunan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Majelis Rakyat Papua Selatan.
Khusus di MRPS, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu dan Tim Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi dan Berkelanjutan (P2T2B) memaparkan program-program yang berkaitan dengan orang asli Papua (OAP) bersumber dari dana Otsus Papua.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi mengharapkan dukungan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) terkait program Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi dan Berkelanjutan (P2T2B) 2026-2030 di Kabupaten Mappi yang bersumber dari dana Otsus Papua.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu di hadapan pimpinan dan anggota dalam Rapat Kerja bersama MRP Papua Selatan di Hotel Sunny Day Jl. Biak Merauke, Senin (08/09/2025).
Dalam rapat kerja itu, Bupati Kristo Agawemu memaparkan konsep pembangunan terpadu, terintegrasi berkelanjutan (P2T2B) yang digalahkan Pemerintah Kabupaten Mappi mencakup empat (4) pilar penting, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.
Menurut Bupati Kristo, Kabupaten Mappi yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Selatan perlu mempresentasikan rencana pembangunan kepada MRP Papua Selatan, sehingga dapat diketahui dan didukung oleh lembaga tersebut.
“Dalam struktur pemerintahan, MRP Papua Selatan juga mempunyai ruang tanggung jawab bagi Kabupaten Mappi khususnya penggunaan anggaran di OPD -OPD yang berkaitan dengan dana Otsus Papua. Pertemuan hari ini diharapkan pimpinan anggota MRP dapat memberikan dukungan dalam bentuk pengawalan terhadap arah kebijakan anggaran dari dana Otsus pada Pemprov Papua Selatan yang diturunkan bagi Kabupaten Mappi,” papar Kristo Agawemu.
Empat pilar program prioritas (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi) itu memiliki sejumlah program turunan yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui implementasi program yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
“Posisi strategis Kabupaten Mappi sebagai episentrum Papua Selatan memberi peluang besar membuka akses ekonomi, sosial, dan pendidikan antar wilayah. Kami ingin menjadikan Mappi sebagai daerah yang mampu meningkatkan kualitas SDM sekaligus menyejahterakan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” bebernya Kristo optimistis.
Di bidang pendidikan, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mappi mencanangkan program Mappi Pintar dan Mappi Berkarya di antaranya mencakup pembangunan sekolah unggulan berpola asrama, penyediaan sarana prasarana pendidikan berkualitas, peningkatan fasilitas sekolah sesuai standar, peningkatan kualitas dan kuantitas guru dan program 1.000 sarjana.
Di bidang kesehatan, program Mappi Sehat dengan prioritas pembangunan rumah sakit Pratama tipe D, penguatan puskesmas, penyediaan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang merata.
Di bidang infrastruktur, program Mappi Tersambung, Mappi Terang dan Mappi Bangga yang mencakup pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, bandara perintis, perumahan, dermaga sungai, listrik desa, pasar modern, hingga stadion olahraga berskala nasional.
Di bidang ekonomi, program Mappi Mandiri dan Mappi Hijau berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sagu, perikanan, kehutanan, UMKM, pertanian berkelanjutan, serta pengolahan hasil hutan ramah lingkungan.
Di samping menyiapkan rencana pembangunan yang spesifik, Bupati Kristo menyebutkan bahwa Pemkab Mappi juga memproyeksikan besaran anggaran untuk masing-masing program prioritas tersebut.
Bidang pendidikan, pagu anggarannya berkisar Rp329 miliar, bidang kesehatan Rp185 miliar, bidang infrastruktur Rp3,8 triliun dan bidang ekonomi Rp46 miliar.
“Program-program ini pelaksanaannya direncanakan secara terpadu, integrasi dan berkelanjutan. Dengan kerja sama lintas sektor, kami ingin menghadirkan layanan dasar yang lebih baik, menurunkan angka kemiskinan, serta menyiapkan generasi emas Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu menyampaikan apresiasi atas pemaparan program percepatan pembangunan terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan (P2T2B) yang dinilainya bakal membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Mappi.
Damianus menyebut program percepatan pembangunan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi akan menjadi pedoman penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat provinsi Papua Selatan.
“Langkah Pemerintah Kabupaten Mappi yang lebih dahulu menyusun dan menyerahkan dokumen kebutuhan pembangunan patut diapresiasi, karena kabupaten itu menempuh langkah konkret untuk menyampaikan kebutuhan mereka ke Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP,” sebutnya.
“Mappi yang pertama mempunyai gagasan dan mengambil langkah konkret menyampaikan kebutuhan mereka ke Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP. Kami berharap kabupaten lain bisa melakukan hal serupa, sehingga proses perencanaan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran,” sambungnya.
Damianus Katayu menekankan arah kebijakan percepatan pembangunan yang disampaikan Pemkab Mappi menyangkut penggunaan dana Otsus Papua harus benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP). Pemerintah kabupaten harus bisa menyampaikan arah kebijakan untuk orang asli Papua.
“Saya sepakat, ini kan ada dana Otsus. Dari pada dana itu dikembalikan, makanya mereka datang. Kami akan mengundang OPD pengguna dana Otsus untuk kita menyampaikan program-program yang ditawarkan oleh Pemkab Mappi, “ ujar Damianus.
“Kami juga akan mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, para bupati yaitu Bupati Asmat, Merauke dan Boven Digoel untuk menyampaikan arah kebijakan terkait orang asli Papua,” sambungnya. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
