JAKARTA – Sedikitnya empat (4)anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah dinonaktifkan dari jabatannya usai gelombang aksi unjuk rasa besar yang meluas di sejumlah kota di Indonesia, memprotes usulan kenaikan tunjangan gaji dan rumah yang dianggap nilainya fantastis.
Setidaknya dua partai politik, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai NasDem telah menonaktifkan masing-masing dua kadernya di DPR setelah komentar anggota parlemen tersebut memperoleh respons negatif dari Masyarakat.
Penonaktifan pertama datang dari Partai NasDem, yang menonaktifkan kedua kader DPP Partai NasDem, yakni Ahmad Satroni dan Nafa Urba yang berlaku efektif terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025.
Dalam Siaran Pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi F. Taslim, mengungkapkan, alasan Partai menonaktifkan kedua kadernya dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini.
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ungkap Paloh dan Hermawi.
Surya Paloh juga mengungkapkan Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.
Lebih lanjut Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem.
Sebelumnya, Sahroni telah lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya Anggota Komisi IV DPR.
Sahroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap anggota DPR. Kediaman dirinya diketahui juga ikut digeruduk massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi sepekan.
Ahmad Sahroni juga telah membuka suara merespons demonstrasi yang berkepanjangan saat ini. Ia mendukung total evaluasi tunjangan yang diterima para anggota DPR dan berjanji tunjangan yang ia peroleh diberikan ke masyarakat.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni.
Selain Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) juga telah menonaktifkan dua kadernya yang komentarnya membuat banyak warga marah.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” ungkap DPP PAN dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, PAN juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berjanji untuk menata kembali PAN untuk perjuangan di masa depan.
Dalam keterangan resminya, PAN juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. (*)
Penulis: FSB
Editor: Hen
