REDAKSI22.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus berupaya mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Papua Nugini (PNG).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan, Pemprov Papua Selatan tengah membuat satu kebijakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khusus untuk wilayah perbatasan.
Agustinus Joko Guritno menyampaikan hal itu mewakili Gubernur Apolo Safanpo ssat menghadiri talk show bertema “Kita Indonesia” yang digelar oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI di halaman Kantor RRI Merauke, Sabtu (23/8/2025).
Momentum ini digelar secara serentak di seluruh satuan kerja (satker) Radio Republik Indonesia (RRI) di seluruh pelosok Indonesia.
Selain mendorong ekonomi dan kesejahteraan, kata Joko Guritno, Pemprov Papua Selatan juga terus meningkatkan infrastruktur wilayah perbatasan, dan sinkronisasi wilayah didaerah perbatasan.
“Daerah perbatasan ini bukan hanya bukan hanya Papua Selatan saja tapi juga ada provinsi lain didaerah perbatasan. Tujuan yang harus dilakukan dalam kebijakan itu di antaranya mempercepat perekonomian didaerah perbatasan, memperkuat keamanan dan pengelolaan kawasan perbatasan,” sebutnya.
Selanjutnya, kata Guritno, meningkatkan destinasi di wilayah perbatasan, lantaran hampir semua orang yang datang ke Merauke ingin datang ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota.
“Mereka datang untuk melihat ada obyek wisata apa di sana, mungkin kulinernya dan sejarahnya semua ada di perbatasan,” ucapnya.
Ia menyebut, Ada dua PLBN di Papua Selatan yakni PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke dan PLBN Yetetkun, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel.
“Untuk itu, koordinasi terus dilakukan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten yang mempunyai wilayah perbatasan. Masyarakat di perbatasan harus mendapatkan perhatian khusus baik dari sisi perekonomian misalnya ekonomi keluarga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” jelasnya.
“Masyarakat didaerah perbatasan harus diberikan bantuan-bantuan khusus supaya bisa hidup, karena mereka menggambarkan kehidupan orang Indonesia kepada negara lain di wilayah perbatasan,” sambungnya.
Agustinus menambahkan, perbatasan merupakan teras negara yang harus dibangun dengan baik, untuk kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan harus juga membuat aturan khusus terkait penyiapan kawasan perbatasan dengan baik.
“Ini harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya lantaran bakal mempengaruhi semua akses baik perekonomian, kesejahteraan, pendidikan, harus menjadi perhatian pemerintah baik provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.
“Tidak kalah pentingnya juga terkait keamanan, untuk koordinasi dengan aparat kepolisian/TNI juga sangat penting karena wilayah perbatasan merupakan gambaran dari Negara Republik Indonesia (NKRI),” pungkas Guritno. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
