REDAKSI22.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung para bupati dan kepala dinas pendidikan di empat kabupaten (Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel untuk menata kelola manajemen pendidikan agar menjadi lebih baik kedepan.
Dukungan itu diutarakan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan, Soleman Jambormias dalam sambutannya mewakili Gubernur Apolo Safanpo saat membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke XXIII di Hotel Sunny Day Merauke, Sabtu (21/06/2025).
Soleman Jambormias menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan memiliki kewenangan terbatas, lantaran SMA/SMK yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, telah beralih ke kabupaten.
Gubernur Papua Selatan, kata Soleman, tengah merancang Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dana pembantuan untuk dinas pendidikan kabupaten.
Pergub tersebut selanjutnya dikomunikasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan. sehingga ada kewenangan dinas pendidikan kabupaten membantu SMA/SMK.
“Kita harus mengakui bahwa dunia pendidikan di Papua Selatan masih tertinggal jauh, terlebih di kampung-kampung lokal,” kata Soleman Jambormias.
Soleman menyoroti kebiasaan buruk guru di kampung-kampung. Banyak guru di kampung-kampung tak berada ditempat tugas, nanti saat hendak ujian barulah guru ke tempat tugas. Ini harus menjadi catatan bagi para guru.
“Saat ini semua diperhadapkan dengan dunia Informasi dan Teknologi (IT), namun tidak bisa merubah guru berada didepan kelas. Guru harus mengubah paradigma belajar anak,” ujarnya.
“Guru harus selalu berada di tempat tugas. Kini gaji maupun tunjangan lainnya langsung masuk rekening. Ini membuat segelintir pegawai maupun guru berada ditempat lain, tetapi gaji dan tunjangannya lancar, “ sambungnya.
Menurutnya, sistem yang baik bakal merebah karakter orang menjadi tidak baik, tetapi karakter orang baik ketika sistemnya tidak baik karakternya bakal menjadi buruk.
“Untuk itu, mari terus memegang komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya anak-anak di kampung-kampung lokal. Anak-anak di kampung-kampung lokal harus menjadi perhatian dunia pendidikan. Sehingga anak-anak bisa berkembang dan maju, “ tegasnya.
Ia menilai, PGRI merupakan organisasi perjuangan yang terus memperjuangkan hak para guru, tetapi harus juga menekankan kewajiban.
“Gubernur bakal membekukan PGRI yang baru dilantik tanpa syarat setelah kembali dari Jakarta. PGRI yang bakal menjadi mitra pemerintah saat ini menggelar konferensi,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Merauke, Yoseph Bladip Gebze mengatakan, PGRI hadir sebagai mitra pemerintah, tidak hanya mengajar di depan kelas tetapi harus menjadi mitra masyarakat.
“Wadah ini guru harus berupaya meningkatkan kompetensi para guru. PGRI harus terus hadir dan sebagai mitra kritis bagi pemerintah daerah. Tetapi juga menjadi agen perubahan di tengah masyarakat,” ujar Yoseph Gebze.
“Saya mengajak seluruh anggota PGRI agar senantiasa menjaga integritas dan membangun solidaritas antar pendidik,” ajaknya. (*)
Penulis: Hendrik
Editor: Hen
